Latest Post

(Ken)apa Pop Indonesia Dianggap Murahan?

Ketika kita memandang pop, kita lebih senang melongok ke masa lalu. Ke era kejayaan yang agaknya (masih) hidup di memori kolektif, di mana Peterpan masih belum berkonotasi porno, Sheila on 7 masih berjaya, Dewa 19 masih rajin merilis lagu-lagu klasik, dan band rock macam /rif dan Jamrud merajalela di layar kaca. Nostalgia ini biasanya datang seiring dengan kejenuhan, bahkan kekecewaan, dengan khazanah musik pop arus utama Indonesia saat ini. Industri musik arus utama yang tadinya meramaikan radio dan layar kaca kita dengan pilihan-pilihan musik yang berkualitas, kini terlalu sibuk mengulang-ulang produk pop pedestrian yang katanya murahan, miskin makna, dan miskin kreativitas.

Tapi The Strangers memang benar: Semua orang suka musik. Musik, entah siapa yang membuat dan entah dalam bentuk apa, akan selalu menemukan celah untuk tiba di telinga pendengar. Hanya saja, miskinnya khazanah musik arus utama Indonesia agaknya memaksa kita untuk memalingkan muka dan mencari alternatif-alternatif baru. Maka kita pun semakin akrab dengan musik indie, dan semakin getol mendalami musik luar negeri. Pop arus utama di Indonesia dipinggirkan dan dicibir ramai-ramai sebagai musik murahan, dan untuk publik yang murahan pula.

Namun, ini bias yang tercipta dari sesuatu yang lebih rumit dari sekedar ‘selera pribadi’. Akademisi asal Amerika Serikat, Jeremy Wallach, misalnya menulis bahwa cara orang Indonesia berinteraksi dengan musik mencerminkan xenosentrisme kita. Yakni, kepercayaan kita bahwa budaya dan pengertian dari luar negeri pasti dan niscaya lebih baik dari budaya kita. Ia tergelitik melihat bagaimana toko musik di Indonesia mengkategorisasi CD dan kaset dari band luar negeri dengan rinci, menyajikannya di rak dan memisahkannya berdasarkan genre sementara produk musisi Indonesia dicampur begitu saja, tak peduli apa genrenya.

Bagi Wallach, persoalannya ada di konsep gengsi, atau kesadaran kelas. “Musik pop Indonesia, tak peduli se-Barat apapun bunyinya, dianggap lebih ‘rendah’ statusnya dari musik Anglo-Amerika yang ‘internasional.’” Tulisnya. “Musik Indonesia tak memerlukan tingkat apresiasi yang sama, sehingga lebih mudah dipahami penduduk yang tidak elit. Menurut pandangan xenosentris tentang nilai musik di Indonesia, musik dari desa dianggap kampungan, terbelakang, dan rendahan, sementara pop Indonesia yang lebih ‘rapih’ tidak akan bisa menyamai kehebatan pop Barat, dan selalu dituduh asal jiplak.” Imbasnya terlihat di bagaimana toko-toko musik menonjolkan produk musik dari luar negeri, meskipun sebenarnya menurut catatan penjualan musik dalam negeri dengan luar negeri sama saja – malah mungkin lebih banyak. “Maka, penggemar musik Indonesia terjebak antara keraguan tentang keaslian musik pop yang ‘kebarat-baratan’, tapi juga tak nyaman dengan musik asli Indonesia yang dianggap kampungan.”

 

 

Wallach menulis pada tahun 2001, jauh sebelum K-Pop masuk ke Indonesia dan mengubah peta permusikan dan khazanah pop kita. Ia menggambarkan sebuah masyarakat yang secara sadar dan terbuka menerapkan logika hierarki kelas. Lantas, apakah xenosentrisme ini yang membuat kita mencibir d’Masiv karena meniru Muse dan Switchfoot, mengejek Repvblik yang mirip Keane, serta mencemooh rentetan girlband dan boyband lokal yang dianggap menjiplak rekannya dari Korea Selatan? Ini konklusi yang terlalu sempit dan prematur. Bias elitis – atau bahasa lebih umumnya, snobbisme – seperti ini tidak serta merta terjadi. Ada faktor lain yang perlu dipreteli untuk memahami munculnya anggapan ini, yakni bagaimana media massa dan industri musik Indonesia gagal memahami perubahan zaman yang – setidaknya menurut mereka – terjadi terlalu cepat.

Satu lagi catatan penting dari Wallach adalah bagaimana kesadaran kita akan stratifikasi kelas tercerminkan dalam strategi pemasaran industri musik kita. Genre musik tertentu hanya akan dipasarkan ke konsumer dengan status kelas tertentu, dan jenis produk yang dijual tentunya berbeda-beda. Untuk apa, misalnya, menjual album Dangdut yang umumnya dipasarkan ke konsumer kelas D (kelas bawah) dalam format CD yang mahal, jika memang konsumer yang dituju tak memiliki daya beli untuk membeli CD secara masif? Sepanjang dekade 80’an dan 90’an, bahkan format di mana musik tersebut dirilis mencerminkan pengkotak-kotakkan kelas yang dilakukan secara sadar dan strategis oleh industri musik Indonesia. Bisa dibilang, pengkotak-kotakkan yang serupa masih terjadi sampai sekarang.

Pada saat bersamaan, pemerintah Orde Baru memandang musik dengan hati-hati. “Di era Orde Baru, ada pengaturan ketat.” Terang Taufiq Rahman, salah satu pendiri webzine Jakartabeat.net dan label independen Elevation Records. “Musik yang cengeng gak boleh, musik yang terlalu keras di rock nggak boleh, terlalu kritis nggak boleh. Dangdut hanya boleh buat Wong Ndeso.” Pengaturan dan sensor implisit seperti ini sudah jadi lagu lama untuk Orde Baru. Katjasungkana dan Tjahjo Sasongko mencatat di jurnal Prisma terbitan tahun 1991, misalnya, bahwa sesudah pemerintah Soekarno yang melarang musik kebarat-baratan digulingkan, tentara dan pemerintahan Orde Baru segera mengorganisir dan mendukung konser band-band rock ala Barat. Konser ini menjadi bentuk pamer kuasa Orde Baru, untuk memamerkan secara simbolis pada masyarakat Indonesia (dan dunia) bahwa rezim telah berganti, dan Indonesia yang “baru” ini lebih bebas dan terbuka bagi pengaruh luar dan modernitas. Sebuah kebebasan simbolis yang dangkal, mengingat pasung yang kemudian membungkam Indonesia selama 32 tahun berikutnya.

Gejala perubahan drastis mulai muncul saat Orde Baru perlahan-lahan melonggarkan kendalinya atas media, dan memberi izin bagi RCTI – yang kala itu masih menjadi stasiun televisi kabel – untuk bersiaran secara bebas pada tahun 1990. Resminya RCTI sebagai stasiun televisi nasional pertama membuka pintu bagi era baru musik Indonesia. “Masuknya MTV memberi harapan bagi banyak anak band bahwa demo mereka bisa diterima.” Kenang Yuka Dian Narendra, seorang penulis dan akademisi yang mengajar di Universitas Pelita Harapan. “Gue rasa, di fase itu Orde Baru mulai melepaskan kontrol mereka terhadap media dan membiarkan proses konsumsi media berjalan lebih ‘demokratis.’ Justru menurut gue pada masa itulah, ketika Orde Baru mulai ‘terbuka’, yang mengambil alih hegemoninya adalah kapitalis. Istilah ‘lagu jualan’ tiba-tiba muncul pada masa itu, dan menguat.”

 

 

Evolusi tersebut dipercepat saat ekonomi Asia kolaps pada tahun 1997. Karena serangkaian kebijakan keblinger yang diantaranya disebabkan keengganan Soeharto membongkar jejaring kartel ekonomi di Indonesia, saat negara-negara tetangga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi pada tahun 1998, Indonesia malah makin tiarap. Carut marutnya ekonomi Indonesia ini, dibarengi perpecahan di kubu militer, membuat Orde Baru kehilangan legitimasi dan kapabilitas untuk berkuasa. Kolapsnya ekonomi Indonesia, dan runtuhnya Orde Baru di tengah hura-hura Reformasi, turut andil dalam mengobrak-abrik posisi aman industri musik Indonesia.

“Selama krismon, hidup penduduk kelas menengah dan atas yang memiliki tabungan lebih banyak tidak se-sengsara kaum kelas bawah di kota, yang hanya punya sedikit tabungan atau bahkan tak punya sama sekali.” Tulis Wallach. Sepanjang tahun 80’an dan 90’an, kelas bawah ini mungkin tidak punya daya beli yang besar, namun jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka menarik bagi industri. Ketika Reformasi menghabisi daya beli mereka, kelas ‘bawah’ ini beralih ke produk bajakan dan tak lagi menarik dijadikan target pasar oleh industri musik.

Wallach bahkan berargumen bahwa apa yang terjadi pada industri musik Indonesia pada masa krismon bisa jadi malah mempertegas bias kelas di Indonesia. “Penjualan komoditas musik yang paling mahal dan prestisius, yakni CD impor, malah naik 33 persen pada tahun 1997 hingga 1998, masa-masa terburuk krismon.” Ini kontras dengan penjualan format lain, yang semuanya menurun drastis pada tahun 1997. “Kita bisa saja menerapkan logika gengsi di balik kenaikan ini. Tindakan membeli CD dari Barat di tengah krisis ekonomi menunjukkan dengan jelas status sang pembeli yang elit dan terpisah dari kaum miskin, yang bahkan tak mampu membeli kaset band lokal termurah.” Dalam konteks ini, tuding Wallach, bahkan tindakan membeli musik itu sendiri menjadi aksi pamer kuasa.

Terobosan lain muncul dengan semakin meluasnya akses musisi ke teknologi rekam musik digital, yang mulai menggeser peran teknologi analog. “Pergeseran ini memotong biaya produksi rekaman sekian puluh persen.” Terang Yuka. “Kalau pakai pita dua inch, biayanya mahal, dan kita harus beli lebih dari satu set kalau bikin album. Pergeseran itu memberi ilusi bahwa peluang juga semakin besar.” Mendadak, musisi muda Indonesia – banyak di antaranya berasal dari scene musik bawah tanah yang semakin berkembang dan menghasilkan banyak band berkualitas dari berbagai genre – seperti mendapat angin segar.

“Jebolnya dinding Orde Baru membawa semangat dan zeitgeist yang bilang bahwa ini saatnya demokratisasi, karena kita punya peluang yang sama.” Lanjutnya. “Pada saat bersamaan, industri musik berevolusi. Krismon bikin harga produksi jadi sangat mahal, sehingga orang pindah dari analog ke digital. Semua orang akhirnya punya akses ke produksi, dan demokratisasi di media akibat jatuhnya Soeharto membuka peluang yang sudah ada sejak dulu. Pada saat itu, orang-orang mulai berani bikin label baru, meski gerakan ini dipelopori scene metal. Geng Ujung Berung bikin, geng Pondok Pindang bikin. Tiba-tiba zeitgeist-nya pindah: bukan tentang membuat produksi album sebanyak-banyaknya, tapi semua orang jadi mau bikin jejaring produksi.”

 

 

Masalahnya, menguasai alat produksi masih belum cukup. “Memang semua orang punya akses produksi.” Ungkap Yuka. “Tapi saat bicara distribusi ke market, gatekeeper-nya tetap kapitalis musik yang akhirnya bisa menetapkan standar. Harus diakui bahwa di dulu sekalipun, nama itu-itu aja yang muncul.” Para pemain lama ini menjadi elit budaya baru, karena merekalah yang masih memegang jalur distribusi. Setidaknya, mereka mengenal orang-orang yang memegang jalur itu. “Mereka berperan sebagai aktor-aktor intelektual yang beroperasi di level paling depan.” Lanjut Yuka. “Kalau lo gak dapat rekomendasi dari Pay, misalnya, demo lo akan susah didenger oleh bu Acin (Indrawati Widjaja) Musica. Gue rasa situasi ini terakumulasi. Ketika semua orang sudah mendapat akses produksi, salurannya tetep mampet.”

Salah satu saluran yang belum sempat mengalami demokratisasi ini adalah media massa. “Sebagai institusi, mereka sudah terlalu gede.” Ucap Yuka. “Industri televisi bukan industri yang mudah berubah. Beda sama record company atau radio yang strukturnya lebih kecil. Di jaman itu, TV semakin banyak dan harus nasional. Itu institusi gede. Lo mau ganti karbol buat satu WC di lantai sekian saja jalurnya panjang, apalagi untuk mengubah kebijakan orientasi pasar mereka. Mereka terlalu lamban untuk berubah.”

Menariknya, bagi Yuka alasan kenapa media massa enggan menangkap semangat perubahan ini lebih rumit dari sekedar masalah struktur perusahaan. “Ketika masa perubahan itu, sepengetahuan gue bukan orang dari generasi gue, setidaknya, yang memegang posisi pembuat kebijakan di industri televisi. Semuanya orang generasi tua yang gak merasakan hawa Reformasi.” Terangnya. “Angkatan gue sekalipun, dari tahun 1991, sudah mulai mapan saat Reformasi. Kami tidak terlalu mengalami semangat Reformasi, beda dengan anak-anak angkatan 1995. Nah, angkatan ini baru bisa masuk industri pada tahun 2000’an ke belakang.” Singkat kata, industri media massa sudah keburu diisi oleh orang-orang yang resisten terhadap perubahan, dan tak memahami semangat baru dari musik yang terus berkembang. Mereka adalah, mengutip ucapan kawan SMA Yuka yang kebetulan nimbrung di obrolan kami, generasi yang “gak bisa membayangkan siapa Presiden selain Soeharto.” Dihadapkan dengan masa-masa baru yang penuh pergolakan dan perubahan, generasi ini mendadak tampak ketinggalan jaman dan miskin imajinasi.

Maka, industri musik Indonesia berada di posisi transisi yang menyulitkan. “Sekitar tahun 2000’an, menurut gue ada surplus produksi.” Pungkas Yuka. “Semua band mau naik dari lapisan bawah yang sudah terdemokratisasi, sementara lapisan atas belum sempat kebuka.” Di tengah konteks ini muncul faktor yang mengubah peta industri musik Indonesia: Internet.

“Bahkan jikalau Orba bertahan sampai sekarang, sulit buat mereka mekakukan kontrol terhadap internet.” Ujar Taufiq Rahman. “Internet datang ketika kebetulan kontrol Orba melemah, atau justru karena melemahnya kontrol itu. Dulu, menikmati musik hanya bisa datang ke toko musik yang dikontrol ketat. Sekarang, toko musik yang hierarkis sudah diganti oleh internet yang lebih horizontal.”

Dengan muncul dan semakin merebaknya akses ke internet, musisi Indonesia yang sudah mulai mendapat akses ke teknologi produksi, kini menemukan alternatif baru untuk menyiasati distribusi yang ‘mampet’. Imbasnya luar biasa. Musik dengan berbagai jenis lantas mulai menemukan audiens dan ceruknya masing-masing. “Setelah Reformasi, mulai terjadi demokratisasi audiens.” Lanjut Taufiq. “Yang pop ‘ndeso’ dapat audience, yang pop sophisticated ala "Barat" dapat audience sendiri. Nah, di atas semuanya ada segmen kecil pop esoteris "indie", dan di kerak paling bawah ada Dangdut dan Koplo.”

Namun, terbukanya pintu baru ini menciptakan masalah lain. “Saat batas yang ada di atas (arus utama) belum sempat kebuka, tiba-tiba ada tawaran media baru, yakni Internet.” Ujar Yuka. “Akhirnya lava yang mau naik ini menemukan saluran baru, dan merembes ke sana. Sehingga, musik yang ada di lapisan atas tetap yang itu-itu aja. Yang ‘bagus-bagus’ akhirnya merembes ke saluran yang lain.”

Pada saat bersamaan, peta musik yang disajikan di media massa Indonesia mulai bergeser. “Di akhir Orde Baru, Dangdut naik kelas.” Terang Taufiq. “Dan setelah Reformasi, rock turun kelas.” Saat media massa mulai beralih ke musik Dangdut untuk mengisi program-program musiknya, Dangdut sendiri tengah mengalami perubahan. “Dangdut semakin glamor, tidak lagi membumi, dan tidak ada regenerasi yang berarti.” Ujar Yuka. “Ketika di ranah produksi estetiknya berkurang karena pelakunya berkurang dan gak ada yang menggantikan, di tingkat akar rumput mereka mulai kehilangan cengkraman.” Kelas anak muda yang tadinya mendengarkan dangdut beralih ke musik Pop Melayu yang sengaja menonjolkan identitas ‘kampungan’ dan membumi, atau musik metal yang semakin meluas. Walhasil, saat Dangdut mulai surut dan tak ada talenta baru dari akar rumput yang muncul, Pop Melayu yang lebih mudah diterima secara komersil naik ke permukaan untuk mengisi kekosongan.

 

 

Tapi, masa ini tidak serta merta menjadi alasan kenapa musik pop Indonesia mendadak dianggap sampah. Yang kadang kita lupakan adalah, cibiran terhadap musik pop kontemporer bukan fenomena baru. Bahkan musisi pop yang diagung-agungkan oleh para nostalgiawan sekalipun pernah dianggap kampungan. “Setiap era selalu punya pembenaran sendiri-sendiri,” ucap Fakhri Zakaria, seorang penulis dan jurnalis musik. “Yang gak ada sekarang itu pilihan di media arus utama. Dulu, pendengar dapat banyak pilihan di berbagai macam saluran. MTV, Delta, VMI, sekarang adanya apa? Sheila on 7 dulu ya posisinya sama kayak band-band sekarang. Yang namanya bullying pasti terjadi. Tapi dulu ada banyak banget alternatif. Gak suka easy listening, ada pop rock ala Padi. Mau yang kenceng dikit, ada Jamrud. Dari media, publik punya banyak pilihan.”

Semakin miskinnya pilihan ini berhubungan juga dengan munculnya Internet, tak hanya sebagai metode distribusi alternatif, tapi sebagai peluang promosi dan media yang baru. “Media mainstream memangsa pasar mainstream, sementara media yang outreach-nya lebih luas seperti internet kemudian menciptakan pasar mereka sendiri.” Ujar Fajri Siregar, peneliti dan salah satu pendiri Primitif Zine. “Ini soal peningkatan daya beli dan kemampuan mengakses saluran informasi baru. Ada dua variabel: akses yang semakin terbuka (internet gak bisa dibendung, radio baru bermunculan, literatur impor), dan adanya kelas konsumen baru yang bisa memanfaatkan akses ini. Kelas konsumen baru inilah yang menentukan selera, alias mendefinisikan mana pop yang untuk mainstream dan mana yang dianggap alternatif, atau musik ‘bermutu.’”

Persoalannya adalah, siapa kelas konsumen baru yang dimaksud? Siapa yang benar-benar bisa memanfaatkan peluang baru bernama Internet? “’Pasar’, as we know it, sudah nggak ada lagi.” Tukas Taufiq. “Itu paradigma lama. Di Maluku saja sudah ada wi-fi. Semua orang adalah produsen sekaligus konsumen.  Pasar berarti hierarki. Kalau hirarki pasar masih ada, kita semua akan mendengarkan Armada. Sekarang ‘wong ndeso’ dengar musik pakai mp3, ponsel sudah internet-based. Saya justru dengar kaset. What market?”

Masalahnya, logika tersebut tidak selamanya berlaku. Utamanya di daerah Indonesia di mana literasi media masih rendah, dan akses Internet sangat sulit. “Kesenjangan antara yang punya alternatif selain TV dan cuma dari TV kelihatan jelas.” Jelas Fakhri. “Gap-nya bernama akses internet. Orang ‘ndeso’ pake internet bukan buat cari referensi, tapi buat konsumsi. Kalau lo kan gampang, gak suka TV tinggal matiin terus streaming aja. Lah, anak-anak muda yang di Wonogondang atau Maumere kan gak semudah itu? Sementara referensi dari TV ya itu-itu aja.”

Bagi Fajri, persoalan akses ini yang menjadi faktor utama. “Gue gak percaya kalau terjadi demokratisasi selera,” ujarnya. “Yang ada hanyalah, orang punya akses yang lebih luas. Tetapi bagaimana lo menggunakan akses tersebut, dan bagaimana lo mengambil pilihan ketika jajan rock, semuanya berpulang pada referensi yang lo punya. Dan ini balik lagi – inevitably – pada status sosial dan ekonomi lo juga. Demokratisasi sesungguhnya baru terjadi kalau Piratebay gak diblokir.”

Yuka sendiri melihat pola serupa terjadi pada 1967, saat hanya anak-anak keluarga elit Indonesia yang bisa mengakses rekaman dan piringan hitam impor, yang kemudian dijadikan referensi untuk memulai band. “It’s still the untouched elite,” ucap Yuka, menyimpulkan. “Mereka kelas yang punya opsi lebih, dan bisa mengambil keputusan-keputusan hidup yang gak pragmatis. Anak muda yang dapat kepercayaan dari orang tuanya untuk masuk sekolah seni rupa, misalnya. Itu angkatan 95 ke atas.” Dibesarkan oleh orang tua yang lebih muda dan hidup di tengah semangat zaman yang mulai berubah, mereka membuka jalan bagi pemikiran baru dan menantang cara pikir industri yang diam di tempat. Masalahnya, hanya anak muda dari kelas tertentu yang dapat menerjemahkan zeitgeist itu dalam ekspresinya di industri musik. Maka, pertarungan industri musik Indonesia jadi lebih dari sekedar persoalan kelas. Tapi juga berhubungan dengan persinggungan antar generasi.

 

****

Lantas, kenapa musik pop Indonesia begitu dicibir? Permasalahannya berpangkal dari atas. Industri musik Indonesia memang memiliki figur visioner seperti Suwadi Wijaya dan Johanes Surjoko dari Aquarius, namun pemahaman dan pengetahuan mereka yang luas tak diteruskan oleh generasi baru elit industri musik. “Elit industri jaman sekarang cuma dibekali ilmu ekonomi.” Seloroh Yuka. “Industri gak mau melihat betapa pentingnya faktor-faktor yang tidak bisa dibaca oleh abstraksi ekonomi. Mereka tidak pernah membaca zeitgeist. Padahal kalau mereka baca, mereka bisa dapat banyak hal baik dari itu.” Industri musik Indonesia dinilai gagal melanjutkan warisan figur visioner di atas, yang dianggap mampu menyadari bahwa setiap zaman memiliki warna tersendiri. “Itu gak pernah dibuat jadi legacy di dalam industri, yang akhirnya jadi tonggak untuk produksi. Itu dianggap hanya hasil insting mereka.”

“Produser musik memang tidak terlalu membaca pergeseran ini karena setahu gue, dalam industri musik tidak ada rating system yang sedemikian powerful seperti Nielsen dalam industri TV.” Ucap Fajri. “Jadi, ga ada alat ukur mutlak yang bisa menyimpulkan: pasar musik pop sudah bergeser dan kelas sosial A-B lebih suka mendengarkan musik indie, meskipun 'kita' sudah bisa membaca dan memahami ini. I'd really love to get hold of that data, tapi sejauh ini Nielsen pun ga pernah bikin survey semacam ini. Padahal, gue berani taruhan naik haji soal ini: Di Indonesia, kelas A-B adalah mereka yang mau langganan Spotify ataupun bayar untuk langganan Itunes. Sementara kelas B s/d D adalah mereka yang disasar oleh Dahsyat, Inbox dan lainnya untuk beli RBT!”

“Ini bukan salah band atau publik, ini salah media.” Tambah Fakhri. “Tapi media akan bilang ini maunya publik, berdasarkan rating dan share. Label juga patokannya gitu. Akhirnya publik gak ada pilihan. Ini jadi lingkaran setan di musik arus utama Indonesia. Orang lantas ngecap murahan karena kenyataannya, yang ada di TV ya band-band itu. Dan TV masih jadi saluran utama.”

Pada masa transisi setelah Orde Baru, industri gagap dalam menanggapi kenyataan bahwa dia bukan lagi satu-satunya pemain di ranah musik Indonesia. “Ada faktor lain yang membuat indie jadi pilihan di masa perubahan itu.” Jelas Yuka. “Dengan banyaknya artis baru yang diproduksi oleh mainstream tapi kontraknya gak bener, banyak yang bertanya kenapa gue dikenal di mana-mana tapi duit gue gak banyak-banyak? Akhirnya mereka memilih ke jalur indie aja sekalian. Lebih baik punya audiens 2,000 orang yang loyal dan pasti membeli barang gue, daripada punya audiens 500,000 orang yang duitnya gak pasti masuk ke gue.” Cerita horor seperti ini menjadi rahasia umum yang disebarkan turun-temurun dalam kalangan musisi bawah tanah. Dampaknya, generasi baru dan segar yang harusnya bisa menggantikan elit industri musik lama memutuskan urung masuk ke arus utama.

Pada akhirnya, kedua spektrum ini seperti terjebak. Musik arus utama terkurung dalam paradigma para elit industrinya yang miskin imajinasi, dan bergelut memperebutkan sisa-sisa audiens yang belum beralih ke musik bajakan. Ia menjadi struktur yang masih berdiri megah, tapi dindingnya retak di sana-sini. Sementara, musik alternatif berkembang dan hidup dengan berbagai inovasi artistik maupun distribusi, namun hanya bisa diakses oleh segelintir orang yang memiliki literasi media atau jejaring sosial tertentu. Menyadur sindiran lama: Indie menganggap arus utama murahan, sementara arus utama menganggap indie pretensius.

Padahal ini bukan saja soal selera pribadi. Musik arus utama maupun indie di Indonesia adalah produk dari pergeseran wacana dan zaman yang ikut mengguncang negeri ini. Mereka adalah pengungsi dari bencana yang sama, berebut gengsi sembari mencoba melupakan bahwa sindiran mereka itu muncul karena keterbatasan masing-masing.

Pop is dead. Long live pop.

 

Referensi:

Exploring Class, Nation, and Xenocentrism in Indonesian Cassette Retail Outlets, Jeremy Wallach, 2001

Pasang Surut Musik Rock Indonesia, A. Tjahjo Sasongko & Nug Katjasungkana, Jurnal PRISMA, 1991

The Politics of Post-Soeharto Indonesia, Adam Schwarz & Jonathan Paris, 1999

Tags: