Latest Post

Musik Indie Tidak Butuh Musuh

Ketika perang selesai, yang sebetulnya kalah adalah para prajurit. Mereka yang sudah angkat senjata, mengorbankan nyawa dan membunuh saudara-saudaranya sendiri, demi kebebasan yang semu dan kemerdekaan yang tidak jelas wujudnya. Pada akhirnya, mereka sebatas menjadi pion dalam usaha mencari fokus. Karena ada peraturan yang tak pernah bisa dilanggar: bahwa semua orang butuh musuh bersama.

Alasan ini yang digunakan untuk menjelaskan kenapa gerakan demokrasi di Indonesia morat-marit setelah Soeharto digulingkan di 1998, misalnya. Setelah setan yang berdiri mengangkang itu turun dari kekuasaan, Indonesia sempat digiring dalam kegembiraan bersama. Kita dibikin mabuk akan janji-janji kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Sama seperti bagaimana Orde Baru mengobral janji stabilitas, kemakmuran, dan kejelasan pada rakyat Indonesia yang lelah akan pemerintahan Soekarno yang mulai kebanyakan gaya.

Namun, setelah Soeharto turun, kita menemukan diri bertanya-tanya: mau dibawa ke mana negara kita? Ada begitu banyak suara yang lama dibungkam oleh Soeharto, sampai-sampai mereka rebutan panggung begitu “Bapak” penjaga gelanggang disingkirkan. Sentimen agama, ketidakharmonisan etnis dan ras, hingga ketimpangan antar kelas mencuat ke permukaan. Di tengah semua ini, gerakan pro-demokrasi kita seakan bingung. Mau memihak ke siapa? Mau menggerakkan massa yang mana? Gerakan mereka lantas terpecah-belah. Antara mereka frustasi dan mulai dicaplok lembaga donor dan instansi pemerintahan, atau mereka sibuk berceracau di antara teman-temannya sendiri.

Pada akhirnya, kita tersisa dengan demokrasi yang disebut periset Mirwan Andan sebagai “seakan-akan demokrasi” – jelas jauh dari apa yang dielu-elukan oleh semua yang turun ke jalan menuntut Reformasi. Sebuah argumen simplistik muncul: mereka terpecah belah karena kehilangan musuh bersama. Oleh karena itu, guna memajukan gerakan HAM dan demokrasi di Indonesia, perlu diciptakan musuh bersama lagi.

 

****

Ini argumen yang keblinger. Jika begini urusannya, maka harusnya semua aktivis HAM dan demokrasi itu sujud 30 hari 30 malam agar Prabowo yang terpilih jadi presiden. Ada alasan yang lebih mendalam dan lebih struktural untuk memetakan kenapa gerakan HAM dan demokrasi di Indonesia pecah belah seperti sekarang.

Masalahnya, kita punya kecenderungan mereplikasi argumen ini dalam berbagai konteks. Beberapa waktu lalu, sempat diterbitkan esai menarik di Whiteboard Journal yang ditulis oleh M Hilmi, zinemaker yang sebelumnya sering saya baca-baca tulisannya saat ia menggerakkan Majalah Sintetik di Malang. Hilmi menulis tentang perkembangan scene musik independen di Indonesia yang, sepertinya, begitu-begitu saja. Meskipun terus lahir band-band baru yang ‘segar’, belum ada yang mampu menyamai pencapaian estetik dan konsistensi nama-nama lama seperti Sore, White Shoes & The Couples Company, hingga Efek Rumah Kaca. Meminjam ucapan Hilmi, “kolamnya memang lebih penuh, namun belum ada ikan baru yang bisa muncul ke permukaan.”

 

 

Padahal, menurut Hilmi, banyak peluang baru yang dapat diraup oleh indie. Pola pikir DIY dan semangat independen semakin merebak, hingga memunculkan media, label, dan tempat berkumpul baru yang tak pernah dimiliki oleh generasi “sebelumnya.” Semakin ramai dan intensnya perhelatan seperti Cassette Store Day dan Record Store Day di berbagai kota menunjukkan bahwa sejatinya, saat ini “kondisi pasar musik sidestream lebih settled.” Lantas, kenapa seolah-olah belum ada terobosan baru dalam perkembangan scene musik independen?

Persoalannya, tulis Hilmi, ada di “ketiadaan musuh bersama.” Generasi musisi independen yang mencuat pada awal hingga pertengahan 2000’an, menurut Hilmi, didefinisikan oleh perlawanan mereka terhadap “tren musik melayu.” Tidak ada yang merangkum sikap oposisi ini dengan lebih terang benderang ketimbang single Efek Rumah Kaca yang sensasional itu, Cinta Melulu. Baginya, musuh bersama inilah yang absen di perkembangan musik arus pinggir saat ini. Sehingga scene akhirnya gagap, tak mengenal arah, dan tak punya target yang kudu ditaklukkan. Lantas, siapa yang ditawarkan sebagai musuh bersama yang harus “dimusuhi”, sebuah status quo yang harus dilawan? Lawan tersebut, tulis Hilmi, adalah generasi musisi era sebelumnya yang telah jadi hegemoni.

Memang benar, bahwa “konfrontasi negatif terhadap geng Orde Baru-nya musik independen” tidak disarankan. Perlawanan alternatif dengan “menunjukkan kualitas serta prestasi” dianggap lebih “terhormat dan berarti.” Namun, tanpa disadari, argumen Hilmi mengulang pola pikir pengkritik gerakan HAM dan demokrasi Indonesia yang terlalu menyederhanakan masalah. Sebagaimana demokrasi tidak akan tiba-tiba langgeng di Indonesia begitu ada Jenderal haus darah yang harus dilawan, perkembangan scene arus pinggir tidak akan serta merta bergejolak begitu orang sibuk memusuhi Efek Rumah Kaca.

Kita tidak bisa serta merta mengidentifikasi band-band lama ini sebagai musuh bersama. Mau tidak mau, kita harus mengacu pada konteks. Benar bahwa, mengutip Hilmi, saat ini “kolamnya lebih penuh, tapi tidak ada ikan baru yang muncul ke permukaan.” Namun, kita tidak bisa lupa bahwa ikan-ikan lama ini justru bisa menyeruak karena kolamnya masih lengang. Jejaring yang terbentuk di scene BB’s, misalnya, memang ekstensif dan mencakup rekan-rekan di bidang media, musisi, pengorganisir acara, hingga sekedar penggembira. Namun, mereka sama sekali bukan mayoritas dan gerakan mereka sama sekali tidak masif. Khalayak Jakarta belum punya banyak pilihan di luar nama-nama familier seperti The Upstairs dan The Brandals. Adanya scene yang lebih kecil membuat perhatian orang lebih mudah fokus pada band-band tertentu. Pun, adanya tempat berkumpul yang sangat jelas dan tersentralisir, membuat orang mudah datang dan membuat scene terkesan “ramai.”

Situasinya jelas berbeda jauh dengan sekarang, di mana peluang orang untuk ‘tercerahkan’ dengan musik-musik aneh di ruang yang tidak familier jauh lebih kecil. Mengutip selorohan Marcel Thee, “saat ini anak 14 tahun juga bisa bikin band Krautrock.” Padahal, faktor penting yang membuat Poster Café dan BB’s melejit adalah unsur novelty dan kebaruan dari band dan musik yang ada di dalamnya. Peta dari scene musik Jakarta telah bergeser: alih-alih memiliki segelintir band segar yang tersentralisir di tempat tertentu, sekarang kita punya beragam musisi keren – bahkan lebih keren daripada band-band “lama” – yang tersebar di berbagai tempat, tongkrongan, dan (ini juga penting) website.

Dalam konteks masa kini, terciptanya sosok yang bisa jadi idola dan panutan massal jelas lebih sulit terjadi. Kalaupun ada, ia akan menggembalakan kerumunan yang jauh lebih kecil dari pendahulunya. Saat semua orang bisa tahu apa yang baru dan keren hanya lewat ponselnya, apakah masih relevan bagi kita untuk merindukan kelahiran figur-figur baru? Standar dan konteks penciptaannya saja sudah jauh berbeda. Apabila kita masih bersikukuh dengan pemaknaan dan harapan lama tentang sebuah “sosok” dalam musik independen, bisa dipastikan bahwa kita akan selamanya stagnan.

 

 

****

Sejarah scene musik independen, tak bisa dipungkiri, adalah sejarah oposisi. Simak gerakan musik manapun yang dianggap alternatif pada zamannya di Indonesia – mereka selalu ada sebagai perlawanan simbolis terhadap kungkungan tertentu. Ketika Koes Plus memainkan lagu The Beatles saat Soekarno sedang garang-garangnya membungkam musik ngak ngik ngok, ketika Ucok AKA menggigit putus kepala kelinci di atas panggung di tengah panik moral Orde Baru, dan saat Young Offenders pawai keliling kota dengan rambut mohawk dicat warna Merah Putih pada peringatan hari Kemerdekaan, ada sesuatu yang lebih besar yang mereka lawan.

Yang mereka lawan sebenarnya adalah struktur. Namun, sebagaimana yang terjadi pada era Reformasi, kadang perlawanan tersebut tidak fokus untuk membongkar struktur, melainkan sekedar menggulingkan sosok yang dianggap mewakili struktur tersebut. Tidakkah aneh, bahwa setelah Reformasi, Soeharto digulingkan tapi Golkar masih bisa ikut Pemilu? Itu seperti membayangkan Jerman setelah Perang Dunia Kedua, di mana Adolf Hitler dimakzulkan, tapi partai Nazi masih dibiarkan memegang kursi mayoritas di DPR.

Logika ini bisa terulang apabila kita terlalu fokus mencari “musuh bersama” dalam bentuk figur-figur di scene musik independen. Untuk apa kita me-“lawan” Sore, jika musuh sebenarnya bukan mereka? Yang menghambat scene musik independen berkembang bukanlah fakta bahwa band-band kawakan ini masih ada. Yang menghambatnya adalah fakta bahwa scene saat ini miskin imajinasi. Fakta bahwa, hampir satu dekade sejak ia dirilis, kita masih menggunakan Ports of Lima sebagai tolok ukur album indie yang bagus, menunjukkan satu dari dua gejala: antara scene independen kita memang semiskin dan sejelek itu, atau media-media kita memang minta ampun pemalasnya sehingga hanya bisa mengangkat band dan figur yang itu-itu lagi.

Yang jadi masalah sebenarnya jauh lebih struktural, dan solusi yang ditawarkan harusnya juga mencerminkan kesadaran akan struktur tersebut. Ramainya perhelatan musiman seperti Record Store Day boleh jadi indikator bahwa pasar musik independen semakin ramai. Tapi, percuma punya pasar yang ramai jika pegiatnya miskin ide. Itu sama saja dengan musik di arus utama, yang bisa meraup trilyunan rupiah dari RBT namun karyanya, secara estetis, berkali-kali dicibir oleh arus pinggir.

Ada banyak pertanyaan yang lebih genting untuk dijawab. Bagaimana kondisi ruang publik untuk memainkan musik di berbagai kota, misalnya? Sudah jelas bahwa model bisnis kafe tidak akan bertahan lama. Kita tidak bisa terus menerus membuat bangkrut berbagai beerhouse dan kafe demi hura-hura perskenaan. Kamu mau menggerakkan sebuah ruang secara kolektif seperti Rumah Api di Malaysia, misalnya, atau mau pemerintah menyediakan ruang publik yang terbuka untuk anak muda?

Bagaimana cara kita memanfaatkan medium alternatif untuk mendistribusikan musik, dengan cara yang memberi keuntungan, mendistribusikan ke publik lebih luas, tanpa kehilangan kualitas estetiknya? Apakah kita mau terus menghamba pada rilisan fisik seperti vinyl yang mode produksinya sebenarnya tidak bisa diandalkan, atau kaset yang medium penikmatnya terbatas? Atau kita mau menghidupkan kembali netlabel sambil belajar dari keberhasilan dan kegagalan model Creative Commons?

Bagaimana caranya musik dapat benar-benar bercampur baur dengan medium seni lain tanpa sekedar menjadikan medium seni lain itu tempelan? Memasang karya fotografi dan lukisan sebagai backdrop panggung, maaf-maaf saja, bukan kolaborasi. Itu namanya stage decoration.

Bila scene musik independen benar-benar ingin melepaskan diri dari stagnasi, ia harus melepaskan diri dari obsesinya terhadap sosok. Karena, obsesi ini menunjukkan betapa wacana di musik independen sudah benar-benar usang dan ketinggalan jaman. Moelyono sudah bertahun-tahun bergerak dengan Seni Rupa Penyadaran. Kampung Halaman sudah membuat pemetaan desa untuk membuat perubahan kebijakan dan kebiasaan lokal dengan bantuan penduduk setempat. Jatiwangi Art Factory sudah mengadakan Festival Masa Depan.

Dalam konteks musik, kolektif Pedati di Palu sudah bertahun-tahun menggunakan musik sebagai alat penyelesaian konflik antara desa-desa yang bermusuhan. Mereka mengokupasi ruang publik yang dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah, mengelolanya secara mandiri, mengadakan acara secara rutin, dan mengajak penampil dari berbagai desa berbagi panggung. Jika kita sudah tahu akan gerakan mereka, dan masih saja berkutat di argumen “kapan ada lagi band yang seikonik White Shoes”, itu menunjukkan bahwa pemikiran scene musik independen ketinggalan jauh dari wacana dan pergerakan di medium-medium kesenian lainnya.

Inilah “status quo” sesungguhnya yang perlu diutak-atik. Figur bisa membawa kedalaman wacana, tapi kedalaman wacana tidak otomatis hadir hanya karena ada figur.